by

Dana Kompensasi Rp 37 Juta di Kabulkan Hakim, Kuasa Hukum Wiranto : Kami Tidak Meminta nya

-Berita-88 views

BeritaCNN – Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dalam hal ini menangani kasus penusukan yang terjadi pada Wiranto dapa beberapa waktu yang lalu, memerintahkan untuk Kementerian Keuangan( Kemenku) agar memberikan dana kompensasi kepada Mantan Menko Polhukan Wiranto dengan biaya kompensasi sebesar Rp 37 juta dan untuk penjelasan dari kuasa hukum Wiranto sendiri bahwa klien nya sama saekali tidak pernah meminta dana kompensasi yang  di maksudkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut.

Pak Wiranto sama sekali tidak pernah meminta dana kompensasi tersebut, akan tetapi dana kompensasi tersebut memang sudah tertuang dan di atur dalam Undang Undang No 5 Tahun 2018 mengenai Tindak Pidana Teroris. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lah yang memang berwenang mengenai persoalan kompensasi tersebut dan jika kompensasi tersebut memang sudah di atur dalam Undang Undang.

Untuk masalah kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih berperan dan untuk masalah mengajukan atau tidak nya semua nya memang sudah tertuang dalam Undang Undang dan Negara memang memberikan kompensasi.

Kuasa hukum Wiranto menegaskan bahwa pihak nya sama sekali tidak meminta kompensasi, dan untuk pesan Pak Wiranto sendiri jika memang mendapatkan kompensasi maka dana itu akan di sumbangkan. Jelas nya kami sama sekali tidak pernah meminta hal tersebut akan tetapi jika dari pemerintahan memberikan kita lihat perkembangan selanjutnya akan kita ambil atau tidak. Untuk masalah mengambil atau tidak nya itu urusan pribadai Pak Wiranto sendiri. Bisa di terima tetapi dana tersebut akan di sumbangkan. Karena Pak Wiranto orang nya taat hukum maka dari itu dia menaati perintah Undang Undang tegas Adi.

Untuk pelaku penusukan sendiri yang bernama Syahrial Alamsyah atau yang di kenal dengan Abu Rara di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun.

Abu Rara Pelaku Penusukan Wiranto di Vonis Hukuman Pidana 12 Tahun Hukuman Penjara

Jakarta – Pelaku penusukan terhadap Mantan Menko Polkukam “ Wiranto “ yang bernama Syahrial Alamsyah alias Abu Rara divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang di pimpin oleh hakim ketua Masrizal di karena sang pelaku melakukan tindak pidana terorisme.

Hakim ketua menyatakan jika Abu Rara melakukan tindak pidana terorisme dengan cara mengajak anak untuk melakukan tindak pidana teroris yang dimana sudah di jelaskan dan di nyatakan bersalah oleh hakim ketua persidangan Masrizal di persidangan yang di gelar di Pengadilan Negeri JakBar Jalan Letjend S Parman.

Hakim ketua menjatuhkan pidana terhadap Syahrial Alamsyah atau Abu Rara dengan hukuman 12 tahun penjara dan menetapkan masa penahanan si pelaku di kurangi dengan masa pidana pelaku yang sudah di jatuhkan tegas Masrizal.

Hakim ketua Masrizal menjatuhkan hukuman kepada istri pelaku yang bernama Fitria Diana dengan vonis hukuman 9 tahun penjara di karena Fitria Diana terbukti bersalah dengan cara membantu Abu Rara melakukan tindakan penusukan terhadap Wiranto. Dalam hal ini Masrizal menegaskan jika tindakan Abu Rara bisa menyebabkan suasana terror di masayarakat khusus nya di Indonesia.

Dalam hal ini terdakwa pada tahun 2019 sudah mengalami ketakutan dan meyakinkan bahwa diri nya sudah masuk DPO oleh pihak kepolisian dan dia dengan sengaja melakukan perbuatan amaliyah di tambah lagi Abu Rara sudah mengetahui jika Wiranto sudah berada di lokasi yang di kunjungi nya, maka dari itu Abu Rara mengajak istri dan anak nya untuk melakukan amaliyah dengan merencanakan pembunuhan terhadap Wiranto tegas Masrizal.

Dalam kasus ini Abu Rara bertindak sebagai pelaku penusukan terhadap Wiranto sedangkan sang istri bertugas sebagai penyerang orang yang berada di keramaian pada lokasi. Untuk penjelasan dari saksi sendiri bahwa sesampai nya Wiranto di lokasi Mennes, si pelaku juga langsung mendekat ke arah Wiranto sesegera mungkin mengeluarkan kunai dan langsung menusuk Wiranto di bagian perut nya. Setelah melakukan penusukan terhadap Wiranto pelaku langsung melakukan penyerangan secara brutal sedangkan si istri Fitri Diana melakukan penusukan ke Kompol Dariyanto dengan menggunakan kunai jelas hakim Masrizal.

Dengan perbuatan yang di lakukan oleh Abu Rara dan Fitria mereka di jerat dengan pasal 15 juncto pasal 7 Undang Undang nomor 5 tahun 2018 dengan perubahan atas Undang Undang no 15 Tahun 2003 dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang no 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pelaku pidana Terorisme.

Hukuman bagi Abu Rara dan Fitria Diana ini bisa di bilang lebih ringan dari pada tuntutan dari jaksa sebelum nya dengan menyebutkan Abu Rara di tuntut dengan hukuman 16 tahun penjara dan untuk Fitria Diana sendiri dengan tuntutan 12 tahun penjara.

Wiranto Menjadi Korban Penusukan, Siapa Yang Menanggung Biaya Pengobatan nya?

Jakarta – Menko Polhukam “ Wiranto ” yang sedang menjalani perawatan terkait kasus penusukan yang di lakukan oleh pelaku yang di ketahui bernama Abu Rara di Pandeglang. Yang menjadi tanda tanya siapa siapa yang bertanggung jawab atas biaya perawatan Wiranto?

Ermanza yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Taspen menyebutkan bahwa sebagai seorang pejabat Negara yang merupakan peserta dari Taspen sendiri, Wiranto akan memperoleh jaminan perlindungn penuh dari Jaminan Kecelakaan Kerja yang memang akan di cover oleh Taspen sendiri.

Ermanza sendiri sudah bertemu langsung dengan Dokter yang merawat Wiranto di RSPAD Gatot Subroto yaitu dr A Budi Sulistya. KarenaTaspen dengan RSPAD Gatot Subroto memang sudah menjalin hubungan kerja sama dalam hal perlindungan kecelakaan kerja bagi ASN dan para Pejabat Negara. Kerja sama ini di adakan bertujuan untuk memberikan perawatan sampai sembuh jika terjadi kecelakaan bagi tenaga kerja Negara atau pejabat Negara.

Taspen yang bertugas sebagai BUMN yang menjadi pengelolah Program Jaminan Sosial bagi pejabat Negara dan ASN sudah memiliki empat program yang mencakup Program Pensiun, THT, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dan untuk Non ASN dan Non PPPK yang dimana pegawai yang memang bekerja kepada pemberi kerja yang memang ikut serta sebagai penyelenggara Negara juga akan mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial yang berupa Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan kematian dari Taspen sendiri tegas Ermanza.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed